Hak-Hak Istimewa / Octrooi Yang Diberikan Kepada VOC

Perusahaan dagang ini diberikan hak-hak istimewa oleh Pemerintah Belanda. Hak-hak yang diberikan kepada VOC itu disebut hak octrooi, yang isinya memberikan hak kepada VOC sebagai berikut:

1.   memperoleh hak monopoli perdagangan;

2.   memperoleh hak untuk mencetak dan mengeluarkan uang sendiri;

3.   dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia;

4.   berhak mengadakan perjanjian;

5.   berhak memaklumkan perang dengan negara lain;

6.   berhak menjalankan kekuasaan kehakiman;

7.   berhak mengadakan pemungutan pajak;

8.   berhak memiliki angkatan perang sendiri;

9.   berhak mengadakan pemerintahan sendiri.

Akibat hak-hak monopoli yang dimilikinya, VOC bisa memaksakan kehendaknya pada perusahaan-perusahaan perdagangan nusantara untuk mengikuti kehendak VOC, yang sangat merugikan para pedagang nusantara. Tindakan ini tentu saja menimbulkan permusuhan dari para pedagang nusantara, apalagi sistem monopoli bertentangan dengan sistem tradisional yang berlaku saat itu. Jaringan perdagangan rempah-rempah Maluku ke Malaka yang dikuasai pedagang Islam akhirnya jatuh ke tangan VOC.

Dalam upaya mempertahankan monopoli perdagangannya, VOC meningkatkan kekuatan militernya dengan cara membangun benteng-benteng pertahanan. Benteng-benteng pertahanan tersebut didirikan di Ambon, di Malaka (setelah direbut dari Portugis), di Makassar, dan di Jayakarta (yang pada 1619 diubah namanya menjadi Batavia). Kota Batavia ini menjadi pelabuhan penting alternatif dari Maluku dan Malaka selain juga menjadi pusat operasional VOC atas seluruh nusantara.

Penguasa Jayakarta, Pangeran Jayakarta, tidak berhasil mengusir penguasa VOC, tetapi sebaliknya Jan Pieterzoon Coen pimpinan VOC, berhasil menguasai seluruh kota ke tangan VOC. Praktek VOC dalam melakukan monopoli perdagangan serta memaksakan kekuasaannya terhadap kerajaan-kerajaan di nusantara sangat tidak manusiawi dan menyakitkan. Cara-cara kekerasan, peperangan, adu domba, penindasan, dan tindakan kasar lainnya telah menyebabkan penderitaan yang tidak terkirkan bagi bangsa Indonesia.

Misalnya pada 1620 VOC telah mengusir dan membunuh seluruh penduduk yang tidak mau menyerahkan rempah-rempahnya pada mereka (Ricklefs, 1991). Pada tahun-tahun berikutnya, satu persatu pusat-pusat perdagangan Islam nusantara dihancurkan dan dikuasainya. Demikian  juga dengan kerajaan-kerajaan di nusantara. Cara-cara tipu muslihat, adu-domba, penetrasi terhadap urusan internal kerajaan, terutama di Jawa ditempuhnya. Selama kurang lebih 200 tahun, beberapa kerajaan Nusantara jatuh ke tangan VOC.

Kerajaan Mataram, Banten, Cirebon, Maluku, Banda, Ambon, Makassar, dan Bone dikuasainya. VOC dalam menjalankan kongsi dagangnya tidak hanya bergerak di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang militer dan politik, yang dilakukan dengan penguasaan wilayah kerajaan-kerajaan di Hindia Belanda serta penghancuran terhadap wilayah yang tidak mau dikuasai. Kepada masyarakat VOC juga menerapkan praktek kerja paksa, penyetoran upeti, feodalisme, penghisapan, dan penyerahan hasil pertanian.

Kondisi ini menyebabkan rakyat Indonesia secara sosial, ekonomi, politik, dan psikologis mengalami penderitaan dan kesengsaraan yang tidak terkirakan parahnya. Meskipun VOC telah berhasil menaklukan beberapa kerajaan di nusantara, menghancurkan sistem perdagangan tradisional yang selama ini berkembang serta memberi penderitaan pada masyarakat Indonesia, namun organisasi tersebut akhirnya mengalami kemunduran, dan dibubarkan pada tahun 1799.